Berita

Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2023

Acara diawali dengan laporan ketua pelaksana Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2023, Plt. Kepala Bappelitbangda Kota Pasuruan Siti Rochana ST, M.Si
dalam laporannya disampaikan beberapa tahapan yang harus dilewati dalam penyusunan RKPD 2023, dan pada saat ini tahapannya sudah memasuki pada Penyusunan Rancangan Awal RKPD dengan telah dilaksanakannya Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan yang merupakan rangkaian kegiatan dalam penyusunan RKPD 2023. Serta Berdasarkan permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 104 point 2 menyebutkan bahwa RKPD Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Peraturan Kepala daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

Dalam Sambutanya Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf mengajak semua perangkat daerah bersama untuk memulihkan perekonomian Kota Pasuruan kedepan dengan jalan memberdayakan potensi produk lokal. Dalam setiap kegiatan acara yang diadakan instansi pemerintah dapat melibatkan potensi produk-produk UMKM lokal.

“Para instansi pemerintahan dapat membeli produk-produk UMKM potensi lokal sebagai konsumsi di waktu acara”, ucap walikota pasuruan dalam sambutan tersebut.

Serta Para tokoh, kiai, ormas, lembaga swadaya masyarakat, akademisi serta masyarakat umum diundang hadir dalam RKPD 2023 yang digelar di Gedung Gradika ini, diharapkan dapat memberi masukan atau aspirasi untuk Kota Pasuruan kedepannya

Pembahasan RKPD memaparkan terakit Tematik dan prioritas pembangunan Kota Pasuruan 2023 yaitu Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Pemberdayaan Potensi Lokal Adapun prioritas pembangunan Kota Pasuruan yaitu

mengembangkan diversifikasi dan branding industri olahan unggulan, pengembangan pariwisata terintegrasi, pemenuhan sarana dan prasarana hidup layak, penguatan sarana dan prasana sosial kesiapsiagaan dalam bencana, penguatan keberdayaan masyarkat dalam partisipasi pembangunan, pemenuhan dan peningkatan kualitas standar pelayanan minimal, pengembangan antar daerah dalam pengembangan pasar dan reformasi birokrasi yang berkualitas dan layanan publik yang inklusif.

Prioritas nasional dan provinsi harus menjadi perhatian dalam menetapkan prioritas Kota Pasuruan, yang mana nantinya akan menjadi kewajiban yang harus menyesuaikan prioritas nasional dan provinsi. 10 program superioritas harus mendapatkan porsi anggaran yang jelas dan mendapatkan dukungan kegiatan dari sub kegiatan oleh beberapa perangkat daerah.

Prioritas nasional dan provinsi harus menjadi perhatian dalam menetapkan prioritas Kota Pasuruan, yang mana nantinya akan menjadi kewajiban yang harus menyesuaikan prioritas nasional dan provinsi. 10 program superioritas harus mendapatkan porsi anggaran yang jelas dan mendapatkan dukungan kegiatan dari sub kegiatan oleh beberapa perangkat daerah.

“Program superioritas pemerintah Kota Pasuruan ini harus linier dengan prioritas Nasional maupun Provinsi”, jelas Gus Ipul

Kita mengharapkan semua proses ini sesuai dengan ketentuan dan apa yang selama ini menjadi hal-hal yang memang memerlukan ketelitian dan kecermatan, tutup Walikota Pasuruan.

Hal itu di sampaikan pada acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2023 yang diselenggarakan secara luring maupun daring Video Conference via Zoom dan youtube bertempat di Ruang Gedung Gradika Kota Pasuruan, Senin (21/02/2022).

Dalam kegiatan ini tersaring beberapa masukan, aspirasi, dan usulan serta pendapat dari tokoh masyarakat serta anggota DPRD Kota Pasuruan