Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026
Forum Konsultasi Publik dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2026 tersebut melibatkan pemangku kepentingan lainnya, guna menjaring masukan, aspirasi masyarakat yang konstruktif, sekaligus optimalisasi partisipasi masyarakat serta menumbuhkan koordinasi dan sinkronisasi antar pelaku pembangunan.
Turut hadir Ketua DPRD Kota Pasuruan, Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah se Kota Pasuruan serta pemangku kepentingan.
Lewat forum Konsultasi ini diharapkan menghasilkan saran dan masukan guna penyempurnaan rancangan awal RKPD tahun 2026 yang dituangkan dalam “Berita Acara Konsultasi Publik”.
Hadir secara daring bapak Wali Kota Pasuruan memberi arahan, bahwa menjadi hal yang sangat urgent dan penting serta linier dengan spirit bersama bagaimana pembangunan ini harus partisipatif.
“Kalau masyarakat dan publik itu terlibat sejak awal mulai dari perencanaan pembangunan, maka tentu memiliki rasa tanggungjawab terhadap program pemerintah itu juga akan semakin kuat”, ujar Wali Kota
“Secara teknokratik dilakukan upaya-upaya tersebut mulai dari musrenbangkel, musrenbangcam dan pelaksanaan konsultasi publik ini juga dalam rangka menyerap aspirasi atas berbagai program dan program prioritas untuk tahun 2026.” Imbuhnya
Wali Kota Pasuruan menambahkan jika melihat dalam rangkaian atau capaian indikator secara makro RPJMD 2021-2026, Kota Pasuruan mengalami capaian yang cukup bagus disetiap sektornya yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, persentase kemiskinan, gini rasio, indeks pembangunan manusia, indeks kesalehan sosial, indeks kepuasan layanan infrastruktur serta indeks reformasi birokrasi.
“Pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan naik cukup signifikan dengan capaian tertinggi dengan skor 6.22% di tahun 2022, tentu ini berkat sinergi dan kolaborasi kita semua sehingga itu kita bisa lakukan. Harapanya pertumbuhan ekonomi ini juga linier dengan pemerataan ekonomi, sehingga gini ratio nya bisa kita tekan.” harapnya.
Dari data yang ada Wali Kota menguraikan dimana persentase kemiskinan mengalami situasi yang fluktuatif. Pada tahun 2020-2024 menunjukan tren meningkat, dan puncaknya di tahun 2021 dengan skor 6.88 yang menjadi salah satu penyebabnya adalah Wabah Covid-19.
Beliau juga menyebutkan Gini ratio Kota Pasuruan dari tahun 2020 hingga 2024 memiliki skor cukup dinamis dan mencapai kesenjangan tertinggi tahun 2023 sebesar 0.378.
Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Dari indeks kesalehan sosial juga menunjukkan peningkatan.
“Kota Pasuruan dikenal dengan kota santri, yang menjadi semangat kita semua yang tidak hanya menjadi label belaka, secara kuantitatif angkanya mengalami peningkatan dan harapanya secara kualitatif bisa dirasakan langsung masyarakatnya yang harmonis, kriminalitas turun, tingkat kenakalan remaja pemuda juga turun”, katanya.
Di tahun 2024 mengalami penurunan, tidak dapat dipungkiri peran teknologi informasi dan komunikasi, seperti medsos dan sebagainya menjadi tantangan baru, banyak yang terpapar dengan konteks perkembangan teknologi informasi terjebak pada dinamika media sosial sehingga mempengaruhi kehidupan.
Sementara itu berdasarkan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Pasuruan di tahun 2022 – 2024 melampaui dari target yang ditetapkan. Ini menunjukan masyarakat cenderung puas dengan layanan infrastruktur, tingkat kepuasan ini bersifat dinamis harapannya bisa terus ditingkatkan dan dipertahankan.
Terakhir Wali Kota Pasuruan mengatakan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di tahun 2020 – 2023 mengalami tren yang cukup bagus.
“Ini yang kita sering gelorakan semangatnya menjadi bagian dari amanah reformasi, bagaimana reformasi yang berdampak ini dimulai dari penataan reformasi birokrasi kita. Membangun komitmen, bagaimana birokrasi yang berdampak ini bisa dilaksanakan di Kota Pasuruan”